Kemendikdasmen, Kemenko PMK, dan Komisi Nasional Disabilitas RI Bersinergi Perkuat Literasi

Jakarta, 13 Agustus 2025 — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa), pada Selasa (12/8), melaksanakan pertemuan membahas penguatan literasi, serta peningkatan aksesibilitas bahasa bagi penyandang disabilitas, khususnya komunitas. Acara yang berlangsung di Aula Sasadu, Gedung M. Tabrani, Rawamangun, Jakarta Timur itu, melibatkan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) serta Komisi Nasional Disabilitas RI.

Kepala Badan Bahasa, Hafidz Muksin, menyampaikan empat program prioritas Badan Bahasa, yaitu kedaulatan bahasa Indonesia, peningkatan literasi kebahasaan dan kesastraan, pelestarian bahasa daerah, dan penginternasionalan bahasa Indonesia. Keempat program prioritas yang menjadi amanah Badan Bahasa, dikatakan Hafidz merupakan langkah strategis yang selaras dengan kebijakan Kemendikdasmen dalam mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua.

“Tentu, makna Pendidikan Bermutu untuk Semua merujuk pada semua anak-anak termasuk anak-anak yang memiliki kebutuhan dan perhatian khusus. Badan Bahasa memiliki program penyediaan buku-buku pendukung literasi, baik cetak, digital, atau buku cerita braille. Tahun ini kami sedang menyusun 100 judul buku audio dan video yang bisa diakses semua kalangan,” tutur Hafidz.

Lebih lanjut, Hafidz Muksin, juga membuka peluang kolaborasi dengan Kemenko PMK untuk menghadirkan buku cerita braille, audio, dan video yang ramah disabilitas. Harapannya, literasi dapat diakses semua kalangan, termasuk teman tuli dan tunanetra. Hafidz juga menekankan bahwa bahasa Indonesia bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga alat perjuangan dan pemersatu bangsa.

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Kependudukan, Woro Srihastuti Sulistyaningrum, menjelaskan, Kemenko PMK mengusung konsep ‘Semua Setara dalam Pembangunan’. Prinsip ini memastikan setiap lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, dapat menikmati hasil pembangunan dan memperoleh akses yang setara. Salah satu fokus utama adalah penguatan peran bahasa isyarat sebagai bagian dari bahasa Indonesia, melalui penyelarasan Sistem Isyarat Bahasa Indonesia (SIBI) dan Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) dalam kegiatan nasional,” jelasnya.

Sesuai amanat Perpres Nomor 12 Tahun 2025, target capaian pada 2029 adalah 71%, dengan membuka peluang seluas-luasnya bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, agar dapat merasakan manfaat pembangunan. Untuk itu, terdapat dua kegiatan prioritas yang akan dikawal, yakni penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak penyandang disabilitas dan lanjut usia, serta penguatan prinsip dan pendekatan inklusi sosial bagi penyandang disabilitas dan lansia dalam proses pembangunan,” lanjutnya.

Woro juga menegaskan bahwa bahasa isyarat memiliki peran penting bagi komunitas tuli di Indonesia. “Kami ingin memastikan setiap orang, termasuk teman-teman disabilitas, dapat menikmati hasil pembangunan, mendapatkan layanan setara, dan memiliki akses penuh terhadap pendidikan dan literasi,” ujarnya.

Menurutnya, perlu ada penyelarasan antara SIBI dan BISINDO, sekaligus mengembangkan kosakata bahasa isyarat sebagaimana kosakata bahasa Indonesia yang terus bertambah. “Harapan kami, bahasa isyarat diakui dan diaplikasikan sebagai bagian dari bahasa nasional,” tambahnya.

Komisioner Komisi Nasional Disabilitas, Rachmita M. Harahap, menekankan pentingnya standardisasi dan penyebaran buku pegangan BISINDO di sekolah luar biasa. Ia mengungkapkan bahwa saat ini masih banyak guru yang belum memahami BISINDO sehingga diperlukan percepatan penerbitan dan distribusi buku, baik dalam bentuk cetak, audio, maupun video. “Bahasa isyarat adalah hak berbahasa bagi teman-teman Tuli yang harus dihargai dan dilestarikan,” ujarnya.

Pertemuan diakhiri dengan komitmen ketiga belah pihak untuk menyelaraskan program literasi serta memperkuat penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa isyarat sebagai kekayaan bahasa nasional. Kesepakatan ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam mewujudkan pemerataan akses literasi di seluruh lapisan masyarakat. Kolaborasi lintas kementerian dan lembaga ini juga diharapkan dapat mendorong lahirnya kebijakan yang inklusif dan menguatkan persatuan bangsa melalui bahasa.

Badan Bahasa Konten Literasi Ramah Disabilitas Berbasis Animasi dan Audio
Kepala Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra, Iwa Lukmana, menambahkan bahwa Badan Bahasa juga telah memproduksi konten literasi ramah disabilitas berbasis animasi dan audio untuk mempermudah akses bagi komunitas Tuli. “Kami sudah membuat cerita rakyat dan cerita anak yang disertai suara dan animasi, sehingga lebih interaktif,” jelasnya. Produk-produk tersebut dapat diakses melalui situs resmi https://penerjemahan.kemendikdasmen.go.id/.

Sebagai tindak lanjut, Badan Bahasa akan mengadakan uji coba UKBI Adaptif untuk komunitas tuli sebagai bagian dari rangkaian Bulan Bahasa dan Sastra 2025, yang puncaknya akan berlangsung pada 28 Oktober 2025. Kegiatan ini akan diwarnai dengan pentas sastra, lomba mendongeng untuk tunanetra, serta berbagai program literasi inklusif lainnya.

Biro Komunikasi dan Hubungan Masyarakat
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah